Pemerintah Indonesia baru saja menerima pendanaan perubahan iklim senilai 103,8 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,5 triliun (kurs Rp 14.700 per dolar AS) dari Green Climate Fund (GCF) untuk proposal REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) Results Based Payment (RBP). Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pendanaan yang diterima oleh Indonesia ini dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim. "Pendanaan yang diterima oleh Indonesia ini dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim."
"Hasil dari Climate Budget Tagging (CBT) menunjukan masih terdapat celah antara kebutuhan pendanaan perubahan iklim nasional dengan anggaran perubahan iklim yang telah dialokasikan dari APBN,” ujar Menkeu dalam konferensi pers virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (27/8/2020). Pendanaan yang diterima Indonesia lebih besar dari proposal Brasil dengan Amazon nya (senilai 96,5 juta dolar AS). Menurut Menkeu, hal ini bukti bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap perubahan iklim, tapi ditunjukkan dengan capaian konkrit dalam bentuk pembayaran ini.
Sri Mulyani juga mengutarakan harapannya agar momentum ini terus digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari semua pihak terkait proposal dari Indonesia yang diajukan ke GCF. "Semoga ini menjadi momentum agar terus digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari semua pihak terkait proposal dari Indonesia yang diajukan ke GCF," tukasnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, kerja keras selama satu dekade dalam melestarikan hutan dan menghindari deforestasi telah menuai hasil melalui pembayaran berbasis kinerja dari Norwegia dan GCF.
"Usaha kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Pencapaian ini akan berkontribusi terhadap upaya pembangunan rendah emisi, dan sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden, juga untuk pemulihan lingkungan berbasis masyarakat," kata Siri Nurbaya.